Beri Kuliah Umum, Sekda Sumarno: Ada Perbedaan Mendasar Antara Akuntansi Komersial dan Akuntansi Pemerintahan
- account_circle Fahroji
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak
Sekda Jawa Tengah Sumarno.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JURNAL PEMALANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno mengatakan, ada perbedaan mendasar antara akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan. Akuntansi komersial bentuknya kinerja keuangan, laporannya berupa laba-rugi perusahaan. Sedangkan akuntansi di pemerintahan bentuknya pertanggungjawaban akuntabilitas.
Hal itu dikatakan Sekda, saat mengisi Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan Tahun 2023,Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Diponegoro, di Gedung Grhadika Bakti Praja, Selasa, 3 Februari 2026.
“Sederhananya, akuntansi komersial bentuknya kinerja keuangan, laporannya berupa laba rugi perusahaan. Sedangkan akuntansi di pemerintahan bentuknya pertanggungjawaban akuntabilitas. Laporannya adalah capaian kinerja yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, atau LKPD,” urai Sumarno.
Ratusan mahasiswa yang dipimpin Ketua Program Studi Undip, Totok Dewayanto, itu, sengaja datang ke Gubernuran untuk mendengarkan paparan langsung dari Sekda Sumarno, terkait akuntansi untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Sumarno menekankan, pentingnya prinsip transparan dan akuntabel dalam pengeloaan keuangan pemerintah. Pasalnya, neraca yang menjadi wajah keuangan, harus ‘balance’.
“Belajar akuntansi, mindsetnya yang tertanam adalah transparan dan akuntabel. Mudah-mudahan adik-adik nantinya juga menjadi virus – virus yang menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah,” tegasnya.
Ditemui usai acara, Sumarno mengatakan, kegiatan KKL mahasiswa Akuntansi Undip ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pasalnya, selama ini mahasiswa yang belajar di universitas lebih mendalami akuntansi komersial.
“Mudah-mudahan mahasiswa jadi tahu gambarannya, sehingga bisa menyaring informasi mengenai hiruk pikuk APBD di media-media sosial. Ini kesempatan untuk menyaring informasi, hoaks atau tidak. Sehingga bisa menjadi bagian untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang realita pengelolaan APBD,” katanya.
- Penulis: Fahroji
