Kapolres Pekalongan Paparkan Lonjakan Kasus KLB Nasional, Dorong Pengawasan Ketat
- account_circle Fahroji
- calendar_month Jumat, 3 Okt 2025 | 20:45 WIB
- print Cetak
JURNAL PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung pada hari Kamis (02/10/2025), bertempat di Aula LAT 1 Setda Kabupaten Pekalongan.
Rapat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjamin kelayakan, keamanan, dan keberlanjutan program MBG di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Bapak M. Yulian Akbar dan dihadiri oleh berbagai unsur penting mulai dari Forkopimda, jajaran OPD, camat, direktur RSUD, kepala puskesmas, hingga unsur pendidikan dan keamanan dari berbagai kecamatan.
Hadir pula Bupati Pekalongan, Hj. Fadia Arafiq yang memberikan arahan strategis, serta Kapolres Pekalongan AKBP. Rachmad C. Yusuf dan pimpinan dari Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pekalongan.
Fokus Evaluasi dan Penguatan
Sekda Kabupaten Pekalongan dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut atas kejadian luar biasa dalam pelaksanaan program MBG.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah telah membentuk Tim Pengawasan dan Kelompok Kerja MBG sebagai bentuk implementasi arahan pemerintah pusat dan komitmen daerah dalam menjaga mutu dan keamanan pangan program MBG.
Disebutkan bahwa hingga kini telah dibentuk 19 Unit SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di wilayah Kabupaten Pekalongan, dari target total 95 unit.
Namun, baru 17 unit yang beroperasi penuh, dan program ini masih melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaannya.
Korwil BGN Nauf Mawla Sidqi, turut memaparkan tantangan yang dihadapi, seperti kerawanan keamanan pangan akibat keterlambatan konsumsi, praktik mark up harga oleh oknum yayasan, hingga pengadaan yang dimonopoli oleh pihak tertentu.
Arahan Tegas dari Bupati Pekalongan
Dalam arahannya, Bupati Pekalongan menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan pemerintah daerah sebagai penerima manfaat.
- Penulis: Fahroji
