Jurnal Pemalang – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, para stakeholder di wilayahnya siap solid mengawal Pilkada serentak 2024, Kamis, (22/8/2024).
Nana menyampikan, pihakny sudah membangun konsolidasi dengan berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah kabupaten/ kota, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), TNI, Polri, partai politik, maupun tokoh masyarakat.
“Koordinasi sudah kita lakukan, saya rasa kita sudah cukup solid. Termasuk sudah melakukan rapat koordinasi, pelatihan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), kemudian juga sudah memetakan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Tengah,” kata Nana, usai menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Wilayah Jawa.
Sejumlah rakor yang pernah dilaksnakan, di antaranya pemantapan isu-isu strategis jelang Pilkada Serentak 2024, Rakor Desk Pilkada dan Kondusivitas Wilayah Provinsi Jateng, dan lainnya.
“Polda Jateng juga sudah menyelenggarakan Rakor Kesiapan Pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2024,” bebernya.
Ia mwngungkapkan, untuk pengalokasian anggaran Pilkada, baik dari Pemprov Jateng maupun pemerintah kabupaten/ kota juga sudah terpenuhi.
Termasuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah mulai dicairkan kepada penyelenggara pemilu dan TNI/Polri.
“NPHD-nya sudah diberikan. Tetapi masih ada beberapa kabupaten yang belum tuntas. Ada yang tahap pertama sudah selesai, ada yang tahap kedua sudah selesai. Tetapi nanti akan kita koordinir untuk segera menyelesaikan,” ungkapnya.
Dinamika dalam setiap tahapan pilkada berpotensi tetap ada. Karena itu, pihaknya akan selalu mengikuti segala perkembangan yang terjadi, dan terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, dan Forkopimda.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto, mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang Pilkada 2024.
Sebab, stabilitas politik, hukum, dan keamanan bisa mempengaruhi pelaksanaan pilkada yang saat ini tahapannya sedang berlangsung.
“Untuk menjaga stabilitas itu, setiap lembaga pemerintah dan penyelenggara pemilihan, harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan baik,” tandasnya. ***
