Bupati Anom: Sosialisasi Pokir DPRD Jadi Momentum Sinkronisasi Eksekutif dan Legislatif
- account_circle Fahroji
- calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JURNAL PEMALANG – Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menekankan pentingnya keselarasan pandangan antara pemerintah daerah dan dewan dalam pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Hal ini disampaikannya saat menghadiri sosialisasi tata kelola Pokir di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang, Rabu (24/6/2026).
Menurut Bupati Anom, kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sosialisasi ini diharapkan mampu menyatukan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif agar program-program yang diusulkan dapat berjalan beriringan.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai aturan pengelolaan Pokir sangat diperlukan untuk menghindari adanya kesalahan prosedur maupun perbedaan asumsi di lapangan. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan seluruh tahapan pelaksanaan aspirasi masyarakat melalui Pokir dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Menurut Anom, pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola pokok-pokok pikiran diperlukan agar seluruh pihak memiliki arah dan pemahaman yang sama dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif perlu terus diperkuat agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ke depan kita harus sama-sama mengedepankan komitmen pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Kemanfaatan dari program maupun kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD harus benar-benar dirasakan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada,” tambahnya.
Bupati Anom berharap materi yang disampaikan oleh narasumber dari KPK dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme, prinsip-prinsip tata kelola, serta berbagai aspek yang perlu menjadi perhatian bersama dalam penyusunan dan pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Martono, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI yang telah berkenan hadir untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada jajaran DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Penulis: Fahroji
