Terkait Kinerja Ketahanan Pangan, Pemprov Jateng Siap Tindaklanjuti Tiga Catatan BPK
- account_circle Fahroji
- calendar_month Kamis, 22 Jan 2026 | 05:11 WIB
- print Cetak
Taj Yasin, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Ketahanan Pangan Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2023,hingga Semester I Tahun Anggaran 2025, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Selasa, 20 Januari 2026.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JURNAL PEMALANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menyambut positif hasil koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia menegaskan seluruh rekomendasi akan dibaca secara menyeluruh dan ditindaklanjuti.
“Kami patut mengapresiasi dan merasa senang dengan koreksi-koreksi yang disampaikan BPK atas kinerja kami di lapangan,” ujar Taj Yasin, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Ketahanan Pangan Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2023,hingga Semester I Tahun Anggaran 2025, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Selasa, 20 Januari 2026.
Dalam laporan tersebut, BPK memberikan tiga catatan utama. Yakni terkait pengumpulan dan sinkronisasi data pangan, pelaksanaan program pangan berkelanjutan serta alih fungsi lahan, dan konservasi sumber daya air untuk mendukung irigasi produksi padi.
Mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Gus Yasin, panggilan akrabnya mengakui, persoalan data menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Menurutnya, data lahan pertanian harus disinkronkan karena berkaitan langsung dengan target ketahanan pangan tahun berjalan.
“Kalau kita bicara data, ini memang harus kita kerjakan dengan cepat. Data lahan harus disinkronisasi. Dinas Pertanian juga sudah kami minta untuk mengevaluasi alih fungsi lahan serta kondisi lahan yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Jateng akan bekerja secara kolaboratif dan kooperatif untuk menjalankan seluruh koreksi BPK. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut berpikir strategis agar keterbatasan lahan tidak menggerus kontribusi Jawa Tengah sebagai penopang ketahanan pangan nasional.
Salah satu upaya yang dilakukan, lanjutnya, adalah menghidupkan kembali lahan-lahan persawahan yang selama ini tidak produktif akibat keterbatasan irigasi dan hanya mengandalkan tadah hujan. Pemprov Jateng mulai berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar aliran irigasi dapat difungsikan kembali.
“Kita kembalikan fungsinya supaya lahan-lahan itu kembali menghasilkan dan mendukung ketahanan pangan,” katanya.
- Penulis: Fahroji
