JURNAL PEMALANG – Jelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pernyataan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun tentang dugaan intervensi pemerintah menuai reaksi keras. Sejumlah pengurus daerah menilai pernyataan tersebut berlebihan, tidak berdasar, bahkan bisa merusak wibawa organisasi.

“Pemerintah tidak pernah cawe-cawe dalam kongres PWI. Pemakaian gedung BPPTIK hanyalah dukungan fasilitas, bukan arahan politik. Justru kalau ada pihak yang terus menggiring isu intervensi, itu bisa dianggap sebagai upaya mendeligitimasi kongres,” tegas Ketua PWI Provinsi Kepulauan Riau Saibansah Dardani, Sabtu (23/8/2025).

Sebelumnya, Hendry menegaskan adanya pihak yang mencoba menggiring opini seolah calon tertentu merupakan ‘wakil resmi’ pemerintah. Ia bahkan mengaku mendapat laporan adanya ancaman konsekuensi bila calon tersebut tidak didukung. “Kalau ada oknum memberi dukungan pribadi, itu bukan sikap pemerintah,” kata Hendry.

Namun, tudingan Hendry soal adanya “calon titipan pemerintah” justru dinilai hanya menciptakan kegaduhan menjelang pemilihan. “Kalau ada individu yang mengaku didukung pemerintah, itu manuver pribadi. Tidak pantas Ketua Umum PWI ikut-ikutan menyebarkan kabar tanpa bukti. Sebagai wartawan senior, beliau mestinya lebih hati-hati dalam bicara,” tambahnya.

Sejumlah pengurus daerah bahkan menuding pernyataan Hendry kontraproduktif. Ketua PWI Papua Barat, Bustam, mengingatkan jangan sampai Ketua Umum dan tokoh senior yang seharusnya jadi perekat, malah jadi sumber perpecahan. Menurut Bustam, yang juga ahli pers Dewan Pers, independensi PWI dijaga dengan kerja nyata, bukan dengan melempar isu intervensi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Kita mesti positive thinking, bukan malah berpikiran picik. PWI kisruh berkepanjangan dan terbukti beliau gagal berkontribusi menyelesaikannya. Karena itu, kita sambutlah sikap pemerintah mewakili negara, yang peduli terhadap persoalan yang membelit PWI dengan memfasilitasi demi terselenggaranya Kongres Persatuan PWI di Cikarang nanti,” ujar Bustam.

Kongres PWI akan digelar 29-30 Agustus 2025 di BPPTIK, Bekasi, dengan agenda memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan. Para utusan dari 38 provinsi dan cabang khusus Solo diharapkan bisa fokus pada regenerasi kepemimpinan, bukan terjebak dalam isu-isu liar yang hanya melemahkan solidaritas organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia itu.