Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia
- account_circle Fahroji
- calendar_month Selasa, 7 Jul 2026 | 15:56 WIB
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JURNAL PEMALANG – Krisis ekologis yang semakin nyata menuntut perubahan mendasar dalam cara Indonesia merumuskan kebijakan pembangunan. Sains telah memberikan bukti yang kuat mengenai ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, namun tanpa kemauan politik, tata kelola yang baik, dan landasan etika, berbagai temuan ilmiah tersebut tidak akan mampu mencegah semakin besarnya risiko ekologis yang dihadapi Indonesia.
Pesan tersebut mengemuka dalam Diskusi Meja Bundar Para Pakar: “Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina bersama Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Senin (6/7/2026).
Dalam sambutannya, Prof. Dr. Iin Mayasari, Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerjasama Universitas Paramadina menegaskan bahwa kepedulian terhadap isu lingkungan merupakan bagian dari komitmen universitas sebagai perguruan tinggi berbasis nilai-nilai keislaman.
“Sebagai kampus keislaman, Universitas Paramadina memandang kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan akademik. Forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan sains, politik, etika, dan tata kelola dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia,” tutur Prof. Iin.
Ketua AIPI, Prof. Daniel Murdiyarso, membuka diskusi dengan menjelaskan bahwa dunia saat ini telah memasuki era Anthropocene, yaitu periode ketika aktivitas manusia menjadi faktor utama yang mengubah sistem bumi secara fundamental. Menurutnya, peningkatan suhu global yang telah mencapai sekitar 1,6 derajat Celcius di atas kondisi pra industri menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi prediksi, melainkan kenyataan ilmiah yang telah dibuktikan melalui berbagai laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
“Besarnya kerusakan lingkungan membutuhkan tata kelola yang sama besarnya. Persoalannya bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata, tetapi apakah sains, etika, dan politik mampu dipertemukan dalam proses pengambilan kebijakan,” tegas Prof. Daniel.
Moderator diskusi, Abdul Malik Gismar, Senior Advisor PPPI & Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina menekankan bahwa forum tersebut tidak berhenti sebagai diskusi akademik, tetapi akan menghasilkan sebuah buku kolaboratif yang memuat pengembangan gagasan seluruh narasumber.
“Kami berharap diskusi ini tidak berhenti di ruangan ini. Seluruh gagasan akan dikembangkan menjadi sebuah buku yang mampu memperkaya perdebatan publik sekaligus menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan,” harapnya.
Fadjar Ibnu Thufail, Ketua Badan Riset dan Kewilayahan BRIN, menegaskan bahwa tantangan utama dalam menghadapi krisis ekologis bukan sekadar menghasilkan lebih banyak pengetahuan, melainkan mengintegrasikan sains, etika, dan kebijakan publik.
- Penulis: Fahroji
