Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia
- account_circle Fahroji
- calendar_month 2 jam yang lalu
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Iqbal juga menilai bahwa regulasi di Indonesia masih cenderung memberikan ruang yang besar bagi eksploitasi sumber daya alam dibandingkan perlindungan lingkungan.
Dari sisi ekonomi politik, Muhamad Rosyid Jazuli, Managing Director Paramadina Public Policy Institute & Dosen Magister Manajemen Universitas Paramadina, mengkritisi narasi bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam.
Menurutnya, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif justru melahirkan berbagai bentuk resource curse, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga kerusakan lingkungan.
“Kekayaan sesungguhnya bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas institusi dan political will. Negara yang maju bukan karena tambangnya, tetapi karena kelembagaannya” tutur Rosyid.
Rosyid juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.
Sementara itu, Dosen dan Peneliti Ekologi Manusia Univ. Nahdlatul Ulama, Wardah Alkatiri mengajak peserta melihat krisis lingkungan dalam perspektif yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari persoalan kolonialisme pengetahuan dan ketimpangan global.
“Dekolonisasi bukan berarti meromantisasi pengetahuan lokal, tetapi membangun kemampuan berpikir kritis yang bebas dari bias Eurosentris sekaligus memulihkan berbagai cara pandang yang selama ini dipinggirkan” tambah Wardah.
Ia juga memperkenalkan pendekatan Doughnut Framework yang menunjukkan bahwa banyak negara berkembang bukan kekurangan pembangunan, melainkan mengalami eksploitasi sumber daya secara berlebihan (overexploited).
- Penulis: Fahroji
