Sekolah Demokrasi: Mencegah Keruntuhan Institusi dan Membangun Kembali Demokrasi
- account_circle Fahroji
- calendar_month Minggu, 30 Nov 2025 | 13:46 WIB
- print Cetak
Peserta Sekolah Demokras. (Foto: dok)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JURNAL PEMALANG – Universitas Paramadina bekerjasama dengan Universitas Diponegoro, LP3ES, KITLV Leiden, dan INDEF menyelenggarakan Sekolah Demokrasi Angkatan VIII dengan tema Mencegah Keruntuhan Institusi dan Membangun Kembali Demokrasi.
Acara yang berlangsung selama 2 hari (28-29 November 2025) bertempat di Universitas Paramadina, Kampus Kuningan, dan kampus Cipayung.
Prof. Suharnomo, Rektor Universitas Diponegoro, dalam sambutanya dengan nada tegas namun penuh keprihatinan, ia menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia berada pada titik yang membutuhkan penguatan mendesak.
Menurutnya, kita tidak boleh hanya terpaku pada prosedur demokrasi seperti pemilu atau pergantian kepemimpinan.
Demokrasi membutuhkan institusi kuat yang mampu menopang legitimasi politik dan menjaga ruang publik tetap sehat.
Ia mengingatkan bahwa dalam situasi politik seperti sekarang ketika banyak lembaga pengawasan melemah, dan ketika ruang kebebasan sipil mengalami tekanan maka literasi demokrasi menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda.
“Dalam situasi seperti ini, institusi demokrasi tidak boleh melemah apalagi runtuh. Dampaknya akan serius, tidak hanya bagi kebijakan, tetapi juga bagi masa depan bangsa,” tuturnya.
Dr. Handi Risza Idris, Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina, memulai dengan sebuah pertanyaan yang sering muncul dalam wacana pembangunan: manakah yang harus dibangun terlebih dahulu, demokrasi atau ekonomi?
Pertanyaan ini tampak sederhana, namun jawaban dan implikasinya sangat kompleks. Menurut Handi, dalam sejumlah negara, terutama negara kesejahteraan di Eropa, pembangunan ekonomi sering kali menjadi fondasi awal sebelum demokrasi berkembang secara matang.
Namun Indonesia berada dalam dinamika yang berbeda. Reformasi 1998 membuat demokrasi tumbuh bersamaan dengan proses pembangunan ekonomi.
Akibatnya, seringkali keduanya dipertentangkan: apakah negara harus lebih fokus pada stabilitas ekonomi atau kebebasan politik?
- Penulis: Fahroji
