Disinggung terkait pelantikan Herindra apakah akan dilakukan bersamaan dengan menteri-menteri kabinet Prabowo, Puan Mengatakan, hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah karena DPR hanya bertugas memberikan pertimbangan
Menteri-menteri kabinet Prabowo dikabarkan akan dilantik pada Senin (21/10), sehari setelah pelantikan Prabowo.
“Setelah ini pimpinan DPR akan berkirim surat kepada Pemerintah bahwa nanti pelantikan kapan, kami akan serahkan kepada Pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Herindra hanya memberikan pernyataan singkat usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Ia memastikan siap bekerja sama dengan semua stakeholder saat memimpin BIN nanti.
“Kita harus berkolaborasi dari seluruh stakeholder, intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Indonesia,” tukas Herindra.
Untuk diketahui BIN ini sebagai alat negara bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Lembaga negara ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Fit and proper tes kepada Herindra dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat permohonan kepada DPR tentang pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN.
Uji kelayakan terhadap calon Kepala BIN biasanya dilakukan oleh Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, intelijen, dan luar negeri.
Namun karena alat kelengkapan dewan (AKD) belum resmi terbentuk, maka fit and proper tes terhadap Herindra dilaksanakan oleh tim yang dibentuk DPR pada rapat paripurna, Selasa (15/10), yang terdiri atas pimpinan DPR dan perwakilan 8 fraksi yang ada di DPR.
Fit and proper test calon KaBIN digelar tertutup dalam waktu satu jam. Tim pertimbangan DPR sepakat menyatakan Herindra memenuhi syarat sebagai calon Kepala BIN sehingga mantan Danjen Kopassus tersebut lolos pada uji kelayakan dan kepatutan. ***
