Haris menyoroti pentingnya reformasi kebijakan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja.
Selain itu, Haris mengingatkan bahwa lembaga pemeringkat internasional tetap menempatkan Indonesia pada level BBB, satu tingkat di atas investment grade, yang menunjukkan stabilitas fundamental ekonomi nasional.
Tak hanya itu, visi jangka panjang Indonesia menuju high income country pada 2045 sangat penting. Ia menekankan perlunya inklusi, deregulasi, dan pertumbuhan human capital sebagai kunci keberhasilan pembangunan.
“Golden vision menuju high income country pada 2045 membutuhkan inklusi, deregulasi, dan pertumbuhan human capital yang kuat,” ungkapnya.
Haris menambahkan bahwa ketimpangan ekonomi adalah konsekuensi alami dari desain hukum dan institusi negara.
“Inequality itu alamiah, hasil dari hukum dan institusi yang kita bangun. Hak atas kekayaan intelektual juga menjadi penentu perkembangan ekonomi. Sehingga ekonomi pembangunan harus interdisipliner dan normative,” tutup Haris.
Sesi diskusi panel dipandu oleh Dr. Handi Risza Idris, Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina. Umar Juoro, M.A., M.A.P.E., Staf Komisi VIII DPR 2002, Direktur Center of Information and Development Studies (CIDES), dan Senior Fellow The Habibie Center menekankan bahwa ekonomi Pancasila bersifat normatif, berakar pada prinsip-prinsip dasar negara, dan mengutamakan keseimbangan antara peran negara dan swasta.
“Ekonomi Pancasila itu berdasarkan prinsip Pancasila, sifatnya normatif,” ujar Umar.
Umar juga mengulas pemikiran Presiden B.J. Habibie mengenai integrasi ekonomi syariah dan ekonomi pasar.
“Pak Habibie melihat syariah sebagai non-interest; perdagangan yang dimaksud adalah tijaro. Ekonomi syariah dan ekonomi pasar bisa terintegrasi tanpa riba,” jelasnya.
Ia menegaskan pula bahwa pasar adalah fondasi utama perekonomian: “Market adalah basic. Kalau tidak ada market, ya tidak ada economy,” tegas Umar.
