PKS Dukung Undang -undang Perampasan Aset
- account_circle Ragil Surono
- calendar_month Selasa, 9 Sep 2025 | 09:28 WIB
- print Cetak
JURNAL PEMALANG – Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pemalang menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VI.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah PKS terpilih untuk periode 2025 -2030 Priwantoro menyatakan, Agenda lima tahunan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi partai sekaligus merumuskan arah kebijakan kedepan.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada DPTD periode 2020 – 2025 atas Kerja dan Karyanya yang akan dilanjutkan DPTD Periode 2025 – 2030,” terang Priwantoro,Senin ( 8/9).
Lebih lanjut dirinya membeberkan struktur susunan DPTD baru yang terdiri dari Dewan Pertimbangan Daerah sebagai Ketua dokter Irma Suryani Widyastuti, Sekretaris Nur Roijah serta duduk sebagai ketua Dewan Pengurus Daerah ( DPD ) Priwantoro, Sekretaris Mamat Rahmat Ilahi, Bendahara Wardoyo dan Kaderisasi Hananto Widhiyaksono.
Untuk posisi ketua Dewan Etik Daerah di pegang H. Kasnap dan Sekretaris Miftah Farid.
“Hari ini Minggu 7 September 2025 semua struktur DPTD di lantik” imbuh Priwantoro.
Sejalan dengan Dewan Pimpinan Pusat, DPD PKS Pemalang menyerukan kepada seluruh kader, simpatisan dan warga Kabupaten Pemalang bahwa PKS sangat mendukung RUU perampasan aset untuk para Koruptor dan semoga segera di sahkan.
“PKS Pemalang juga menyambut baik dan mendukung program MBG karena ini sangat membantu rakyat,” tutupnya .
Disisi lain adanya aksi demontrasi yang terjadi di Pemalang beberapa hari lalu, PKS memandang bahwa itu bagian dari penyampaian aspirasi rakyat dan dibandingkan dengan daerah lain,Demo aksi massa Pemalang relatif kondusif, aksi berjalan dengan aman terkendali, bahkan demonstran disambut langsung oleh Bupati Anom Wiidiyantoro.
PKS akan selalu bersama Pemerintah Daerah menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai, diantaranya masalah sampah, jalan rusak, banjir Rab Desa Blendung dan sekitarnya.
- Penulis: Ragil Surono
