Wakil Bupati Nurkholes Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD 2025
- calendar_month Senin, 13 Okt 2025
- print Cetak
Wakil Bupati Pemalang Nurkholes dalam rapat paripurna di ruang paripurna dewan setempat, Senin (13/9/2025).(Foto: dok hms)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JURNAL PEMALANG – Pemkab Pemalang menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2025.
Jawaban eksekutif tersebut disampaikan Wakil Bupati Pemalang Nurkholes dalam rapat paripurna di ruang paripurna dewan setempat, Senin (13/9/2025).
Dalam jawabannya, Nurkholes menyampaikan materi jawaban eksekutif secara umum dalam, yang difokuskan pada isu -isu utama yang menjadi perhatian sebagian besar fraksi.
Adapun uraian secara lebih lengkap dan terperinci dituangkan dalam buku Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026.
Semua pandangan umum fraksi tercatat sebanyak 76 item terdiri dari pertanyaan maupun saran/masukan yang mencerminkan kepedulian terhadap berbagai isu strategis, terutama dalam bidang pelayanan publik.
“Saran atau masukan yang bersifat konstruktif tentu akan menjadi bagian dalam upaya peningkatan kualitas layanan di masa yang akan datang”, ujarnya dihadapan anggota dewan.
Adapun pertanyaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat disampaikan jawaban ataupun tanggapan berdasarkan substansinya, sebagai berikut:
Pertama, beberapa permasalahan yang menjadi perhatian fraksi dalam pandangan umumnya meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan dan city walk, rencana pinjaman daerah, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kesehatan, pendidikan, penataan sumber daya manusia (SDM), lingkungan hidup, angka kemiskinan, serta sektor pertanian.
Kedua, Terhadap percepatan pembangunan infrastruktur, sesuai kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2026, pendanaan difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, menempatkan ruas-ruas strategis di wilayah selatan sebagai prioritas utama.
Ketiga, Penentuan prioritas ini berdasarkan indikator, seperti kondisi jalan yang rusak, tingkat konektivitas antar desa dan kecamatan, serta peran jalan dalam mendukung distribusi barang dan jasa. Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk mempercepat penanganan ruas – ruas tersebut secara bertahap, sejalan dengan ketersediaan anggaran dan dukungan pendanaan dari berbagai sumber, sehingga manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan masyarakat secara merata dan berkesinambungan.
- Penulis: Fahroji
