Jurnal Pemalang – Para kepala desa di Kabupaten Pemalang diminta untuk meningkatkan pelayanan kepada warga dengan optimal.

Permintaan itu disampaikan Wakil Bupati Pemalang Nurkholes usai menghadiri Sekolah Anti Korupsi bagi Kepala Desa se Jawa Tengah yang dibahas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di GOR Jatidiri, Semarang, Selasa (29/4/2025).

“Saya minta, kepala desa di Pemalang mampu mengubah kesejahteraan masyarakat,” pintanya.

Nurkholes menyampaikan, sekolah anti korupsi ini digelar untuk memberi pemahaman terhadap kepala desa apa saja yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan.

Oleh karena itu pihaknya mendukung penuh atas terselenggaranya sekolah anti korupsi bagi kepala desa.

“Pemkab Pemalang sangat mendukung dan akan melakukan brainstorming bagaimana membuat anti korupsi bisa berkembang sehingga tidak ada lagi kepala desa yang bermasalah di Kabupaten Pemalang,” pungkasnya.

Sementara itu, Ahmad Luthfi saat membuka acara menjamin perlindungan terhadap semua kepala desa (kades) di wilayahnya guna menjalankan program-program pembangunan.

Namun dengan catatan para kepala desa bekerja sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku.

“Para kades tidak boleh sedikit-sedikit diganggu atau diancam dengan hukuman pidana. Kades harus didampingi dalam rangka ciptaan stabilitas desa, pulang dari ini (Sekolah Antikorupsi), Tiga Pilar diefektifkan kembali. Tidak boleh kades sedikit-sedikit pidana,” tegas Luthfi.**