Pemprov Jateng Terus Bergerak Bangunkan Rumah Warga yang Tidak Layak Huni

JURNAL PEMALANG – Di sebuah rumah sederhana, kelayakan bukan hanya diukur dari dinding yang kokoh atau atap yang tak bocor. Ia adalah soal martabat, rasa aman, dan harapan yang tumbuh di dalamnya, serta masa depan keluarga.

Pemahaman inilah yang menjadi napas kebijakan perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen sepanjang 2025. Kebijakan yang patut dibaca sebagai langkah strategis yang nyata dan terukur.

Alih-alih menjadikan perumahan sekadar proyek fisik dan deret angka, Pemprov Jawa Tengah menempatkan hunian layak sebagai instrumen keadilan sosial. Rumah tidak hanya dibangun, tetapi dipulihkan fungsinya sebagai ruang hidup yang manusiawi, terutama bagi kelompok rentan yang selama ini hidup di balik tembok rapuh dan lantai tanah.

Pemerintah tidak hanya berbicara target, tetapi menghadirkan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui orkestrasi lintas pendanaan dan kolaborasi multipihak, Pemprov Jawa Tengah menunjukkan penanganan backlog perumahan tidak bisa ditopang oleh satu sumber anggaran semata.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan, sepanjang 2025 intervensi perumahan dilakukan dengan berbagai skema. Di antaranya pemenuhan backlog rumah dilaksanakan melalui APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah, Corporate Social Responsibility (CSR), partisipasi masyarakat, serta sumber pendanaan lainnya.

Hasilnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Hingga akhir tahun 2025, sebanyak 274.514 unit hunian berhasil ditangani. Angka tersebut melampaui ekspektasi di beberapa pos pendanaan. Baik dari peningkatan kualitas hunian (RTLH) sampai pembangunan baru (PB). Dari APBN, misalnya, target semula 7.534 unit justru terealisasi 14.454 unit, berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kementerian/lembaga, serta Dana Desa.

Angka ini menjadi bukti ketika kebijakan berjalan searah, dampaknya bisa berlipat ganda. Ini menunjukkan efektivitas sinergi pusat–daerah yang berjalan seiringan. Capaian ini sangat luar biasa, lantaran mampu mengurangi angka backlog 1,3 juta lebih sebelumnya.

“Dari sisi APBD Provinsi Jawa Tengah, target 17.510 unit terealisasi sepenuhnya,” ujar Boedyo, Sabtu, 27 Desember 2025.

Menariknya, kata dia, kebijakan provinsi tidak hanya berorientasi pada kepemilikan baru, tetapi lebih menekankan peningkatan kualitas hunian.

Dari total tersebut, 340 unit berupa pembangunan baru, sementara 17.170 unit difokuskan pada renovasi dan peningkatan kelayakan rumah. Pendekatan ini mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat, terutama kelompok rentan yang telah memiliki rumah namun belum layak untuk dihuni.