DPR Sambut Pelaksanaan MBG untuk Ibu dan Balita, Tekankan Mutu Gizi, Pangan Lokal, dan Efektivitas Distribusi

JURNAL PEMALANG — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) yang mulai dijalankan di sejumlah daerah.

“Penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah intervensi yang sangat strategis. Pemenuhan gizi pada fase 1.000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak ke depan,” ujar Netty di Jakarta, Senin (29/12).

Netty menilai pelibatan posyandu, kader kesehatan, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam distribusi MBG merupakan pendekatan yang tepat karena dekat dengan masyarakat dan sudah memiliki basis kepercayaan di tingkat desa. Ia juga mengapresiasi mekanisme pengantaran langsung ke rumah bagi penerima manfaat yang memiliki keterbatasan mobilitas.

“Peran kader dan bidan di lapangan sangat krusial. Mereka menjadi ujung tombak keberhasilan program ini, sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada sasaran,” katanya.

Dalam konteks mutu gizi, Netty menekankan pentingnya penyusunan menu MBG yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan kesehatan ibu dan balita. Ia menyambut baik masukan para ahli gizi masyarakat yang mendorong agar menu MBG menghindari makanan ultra-processed food (UPF) seperti burger, spageti, dan lain-lain.

“Masukan dari para ahli tentu penting untuk menjadi bahan penyempurnaan. Prinsip dasarnya, MBG harus menghadirkan makanan segar, bergizi seimbang, dan sesuai kebutuhan kelompok sasaran,” jelas Netty.

Menurut Netty, pendekatan menu berbasis pangan lokal juga sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas gizi sekaligus memberdayakan masyarakat. Ia menilai potensi protein lokal seperti ikan, telur, dan bahan pangan daerah lainnya perlu dimaksimalkan dalam penyusunan menu MBG.

“Pangan lokal kita sangat kaya dan bernilai gizi tinggi. Jika dimanfaatkan secara optimal, selain lebih sehat, juga akan menggerakkan ekonomi lokal dan memudahkan pengawasan mutu,” ujarnya.

Namun demikian, Netty menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program. Sejumlah masukan dari masyarakat terkait variasi menu, rasa makanan yang kurang sesuai untuk balita, hingga potensi sisa makanan perlu menjadi perhatian bersama.

“Masukan dari penerima manfaat adalah hal yang wajar dan justru penting untuk perbaikan. Pemerintah perlu terus menyempurnakan menu agar lebih variatif, ramah balita, dan sesuai kebutuhan gizi masing-masing kelompok sasaran,” katanya.

Netty juga menyoroti beban kerja kader pendamping yang meningkat seiring pelaksanaan MBG. Ia mendorong agar pemerintah memberikan dukungan yang memadai, baik dalam bentuk pelatihan, penguatan kapasitas, maupun apresiasi terhadap kerja-kerja mereka di lapangan.

“Kader bekerja dari pagi hingga siang, melakukan distribusi sekaligus pencatatan dan pelaporan. Dukungan yang cukup akan membuat mereka lebih optimal dan menjaga keberlanjutan program,” ujarnya.

“MBG adalah program besar yang dampaknya sangat luas. Dengan evaluasi, pendampingan, dan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah, kita optimistis program ini dapat terus disempurnakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Netty.*