JURNAL PEMALANG – Universitas Paramadina bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Konrad Adenauer Stiftung menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “The Principles of Pancasila Market Economy” bertempat di JW Marriott Hotel Jakarta pada Kamis (20/11/2025).
Prof. Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadina, dalam sambutannya menekankan bahwa implementasi prinsip ekonomi Pancasila menjadi hal yang krusial untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.
“Bagaimana melakukan implementasinya ke depan itu yang terpenting untuk dilakukan agar benar-benar inline dengan pertumbuhan ekonomi” tuturnya.
Menurutnya, keberhasilan ekonomi Pancasila tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana ekonomi mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Prof. Didik menambahkan bahwa perlindungan sosial juga harus menjadi prioritas.
“Yang terpenting dilakukan adalah implementasi universal health insurance,” tegasnya.
Sebagai keyonote speech, Haris Munandar, Ph.D., Senior Director dan Head of International Policy Group Bank Indonesia menekankan pentingnya membangkitkan kembali social market economy sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional.
“Social market economy perlu dibangkitkan,” ujarnya.
Dalam presentasinya, Haris memaparkan kondisi ekonomi Indonesia yang solid, dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,6% dan inflasi rendah di 2,8% (yoy).
Ia menambahkan, BI Rate tetap stabil di 4,75%, mencerminkan stabilitas moneter yang mampu menjaga kepercayaan pasar.
Haris juga menekankan peran reformasi struktural yang muncul dari integrasi Indonesia dalam kerangka ekonomi regional dan global, termasuk keanggotaan di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan rencana integrasi dengan OECD.
“Ketika tergabung dengan MEA dan ke depan dengan OECD, 97% tarif diharapkan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja,” jelasnya,
