Gubernur Jawa Tengah Memastikan Pintu Sekolah Tidak Tertutup Hanya Karena Keterbatasan Ekonomi

JURNAL PEMALANG – Setiap tahun ajaran baru, kerap menyisakan tanya yang sama. Siapa yang tertampung, dan siapa yang harus mencari jalan lain. Di balik angka daya tampung dan tabel seleksi, ada kegelisahan dan kekhawatiran orang tua, serta harapan anak-anak yang ingin terus belajar.

Di Jawa Tengah, persoalan itu tidak hanya dibaca sebagai urusan angka daya tampung, melainkan sebagai soal keberlanjutan masa depan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen melihatnya sebagai tanggung jawab negara untuk memastikan pintu sekolah tidak tertutup hanya karena keterbatasan ekonomi.

Ahmad Luthfi memilih jalan memperluas akses. Melalui Program Sekolah Kemitraan, Pemprov Jateng membuka pintu-pintu sekolah swasta bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tanpa memungut biaya kepada orang tua.

“Pendidikan adalah investasi masa depan. Negara harus hadir memastikan anak-anak tetap bersekolah. Ini gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta yang ditunjuk,” ujar Ahmad Luthfi.

Skema ini sederhana, namun berdampak luas. Pemerintah menggandeng SMA dan SMK swasta, lalu menempatkan siswa dari keluarga miskin di sekolah-sekolah tersebut. Seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah daerah. Sekolah mitra dilarang menarik pungutan tambahan ke peserta didik.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, kebijakan itu lahir dari realitas di lapangan dan arahan langsung dari Gubernur Ahmad Luthfi untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan. Daya tampung SMA dan SMK negeri belum mampu mengimbangi jumlah lulusan SMP yang terus bertambah setiap tahunnya.

“Daripada anak-anak tidak tertampung, kami memperluas kapasitas dengan menggandeng sekolah swasta,” kata Sadimin.

Pada tahun ajaran 2025/2026, Program Sekolah Kemitraan dilaksanakan bersamaan dengan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Calon murid yang memenuhi persyaratan, dapat langsung menentukan pilihannya pada SMA atau SMK swasta dengan jumlah Satuan Pendidikan. Sebanyak 56 SMA dan 83 SMK swasta terlibat. Dari proses itu, 2.390 murid diterima melalui program kemitraan, 526 di antaranya di SMA, dan 1.864 di SMK.

Angka tersebut memang belum sepenuhnya memenuhi target awal. Namun Gubernur memilih tidak berhenti pada hitungan kuota agar masyarakat kurang mampu tetap terlayani. Sebanyak 2.614 murid tambahan kembali difasilitasi melalui seleksi berbasis tingkat kemiskinan di sekolah mitra. Pendekatannya bukan sekadar administratif, melainkan memastikan tak ada anak yang kehilangan hak belajar hanya karena kondisi ekonomi.

Komitmen itu disertai dukungan anggaran. Pada 2025, sebanyak 2.390 murid program kemitraan didanai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah dengan bantuan Rp 2 juta per siswa per tahun. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 2,39 miliar melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah.