Jawa Tengah Jadi Salah Satu Penopang Pangan Nasional, Capai Target Produksi 10,5 Ton GKG
- calendar_month 11 menit yang lalu
- print Cetak
Gubernur Ahmad Luthfi memanen padi menggunakan kendaraan pemotong padi Kombed.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JURNAL PEMALANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah tegas untuk menjaga lahan pertanian demi mengejar target swasembada pangan nasional 2026. Selain menggenjot produksi padi dan jagung, Pemprov tak segan menerapkan sanksi administratif hingga pidana bagi pelaku alih fungsi sawah produktif, sekaligus memberi insentif berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi petani yang mempertahankan lahannya.
Dengan target produksi padi mencapai 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2026, Jawa Tengah memperkuat perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Namun, pemerintah mengakui tantangan besar datang dari terus menyusutnya luas sawah, yang dalam enam tahun terakhir telah berkurang puluhan ribu hektare akibat alih fungsi lahan.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, menyatakan Jateng saat ini menjadi salah satu penopang utama pangan nasional. Pada 2025, produksi padi Jawa Tengah menempati peringkat ketiga nasional.
“Potensi kita besar, tetapi tantangannya juga besar. Karena itu, 2026 kita siapkan langkah yang lebih agresif,” kata Defransisco di Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu, 24 Januari 2026.
Pemprov Jawa Tengah menargetkan produksi padi sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2026, meningkat dari realisasi 2025 yang mencapai 9,4 juta ton. Produksi jagung juga ditargetkan naik menjadi 3,7 juta ton pipilan kering.
Upaya peningkatan produksi dilakukan melalui pemulihan produktivitas di sedikitnya 12 kabupaten, antara lain Cilacap, Kebumen, Brebes, Demak, Grobogan, dan Pati. Daerah dengan produktivitas di bawah rata-rata provinsi, yakni 5,6 ton per hektare, menjadi prioritas pendampingan. Selain itu, indeks pertanaman didorong minimal dua kali tanam per tahun.
Pemprov juga memperkuat sinkronisasi data produksi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), mengoptimalkan jaringan irigasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta meningkatkan perlindungan tanaman dari dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman.
- Penulis: Fahroji
