Sabtu, 16 Mei 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemalang Raya » Presiden Terpilih Dilantik, Mitra AKD DPR RI akan Diumumkan

Presiden Terpilih Dilantik, Mitra AKD DPR RI akan Diumumkan

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Selasa, 15 Okt 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jurnal Pemalang – Daftar mitra kerja dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029 akan diumumkan setelah presiden terpilih dilantik dan mengumumkan kabinet pemerintahannya.

Hal demikian disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani usai Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

“Kami masih menunggu pengumuman dari presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang, untuk mengumumkan berapa kementerian dan kementerian apa saja (yang menjadi mitra AKD),” ungkapnya.

Puan mengatakan, setelah presiden terpilih mengumumkan jumlah Kementeriannya, barulah DPR mensinergikan dengan AKD di DPR yang saat ini berjumlah 13 Komisi.

Menurutnya, penentuan pimpinan AKD yang terdiri dari komisi dan badan di DPR RI juga masih menunggu presiden terpilih dilantik dan mengumumkan kabinetnya.

“Setelah itu baru mekanismenya pimpinan fraksi dari setiap fraksi akan menetapkan siapa saja yang menjadi pimpinan di setiap komisi tersebut. Itu merupakan hak dari setiap pimpinan fraksi untuk mengumumkan siapa saja pimpinan di komisi-komisi tersebut, jadi bukan hak dari pimpinan DPR untuk mengumumkan,” katanya.

Saat ini, Rapat Konsultasi DPR RI baru menentukan jumlah komisi dan penambahan satu badan di DPR RI periode 2024-2029.

“Sampai saat ini memang Rapat Konsultasi yang kemarin kami lakukan sesuai dengan mekanismenya baru menentukan jumlah komisi dan jumlah pimpinannya, juga jumlah penambahan satu badan yang ada di DPR,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Puan menegaskan bahwa penambahan komisi dan badan sebagai AKD di DPR RI itu untuk mengakomodasi wacana penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan mendatang.

“Untuk memperkuat, mensinergikan dan menyelaraskan rencana penambahan kementerian yang nantinya direncanakan oleh presiden terpilih atau presiden yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober,” pungkasnya.

Sebelumnya, penambahan jumlah komisi dari semula 11 komisi menjadi 13 komisi dan penambahan Badan Aspirasi Masyarakat itu telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.***

  • Penulis: Tim Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Pemalang Resmikan TPST 3R dan Kebun Sayur Organik di Desa Pedurungan

    Bupati Pemalang Resmikan TPST 3R dan Kebun Sayur Organik di Desa Pedurungan

    • calendar_month Minggu, 8 Sep 2024
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jurnal Pemalang – Pemerintah Kabupaten Pemalang saat ini sedang menginisiasi program sampahku selesai di desa untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Pemalang, Minggu (8/9/2024). Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan, program sampahku selesai di desa itu artinya setiap desa di Pemalang memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). “Saya harap di setiap Desa yang ada di Kabupaten […]

  • Pemkab Pemalang Salurkan Bantuan Bagi Korban Pohon Tumbang

    Pemkab Pemalang Salurkan Bantuan Bagi Korban Pohon Tumbang

    • calendar_month Kamis, 3 Apr 2025
    • account_circle Fahroji
    • 0Komentar

    JURNAL PEMALANG – Musibah pohon tumbang yang terjadi saat pelaksanaan Shalat Ied Lebaran di Alun – alun Pemalang mengakibatkan belasan orang luka-luka dan tiga orang warga Kelurahan Pelutan meninggal dunia. Kejadian itu langsung mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten untuk menyalurkan santunan dan bantuan bagi korban. Melalui Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Pemalang, Noor […]

  • TNI Bergerak Cepat Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru

    TNI Bergerak Cepat Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru

    • calendar_month Minggu, 23 Nov 2025
    • account_circle Fahroji
    • 0Komentar

    JURNAL PEMALANG – Prajurit TNI bergerak cepat merespons situasi pasca erupsi Gunung Semeru, Tim Aju Setiap Saat Siap Bergerak (S3B) Divisi Infanteri (Divif) 2/Kostrad bersama Koramil 0821-14/Pronojiwo melaksanakan peninjauan lapangan di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, guna melakukan asesmen menyeluruh terkait tingkat risiko serta aktivitas yang dinyatakan aman maupun berbahaya bagi warga, Sabtu (22/11/2025). […]

  • RPHBS di Purwoharjo, Langkah Nyata Rizal Bawazier untuk Ciptakan Lingkungan Bersih dan Sehat

    RPHBS di Purwoharjo, Langkah Nyata Rizal Bawazier untuk Ciptakan Lingkungan Bersih dan Sehat

    • calendar_month Jumat, 31 Jan 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    Jurnal Pemalang – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rizal Bawazier, melaunching Rumah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (RPHBS) di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, pada Jumat (31/1/2025). Lokasi RPHBS ini terletak di sebelah barat lampu merah Blandong. Di tempat ini tersedia mesin solusi residu, yang lebih dikenal masyarakat […]

  • Konferensi Pers Akhir Tahun 2024 Polres Pekalongan, Gangguan Kamtibmas Turun

    Konferensi Pers Akhir Tahun 2024 Polres Pekalongan, Gangguan Kamtibmas Turun

    • calendar_month Rabu, 1 Jan 2025
    • account_circle Fahroji
    • 0Komentar

    JURNAL PEMALANG – Jelang pergantian tahun baru 2025 Polres Pekalongan gelar Konferensi Pers Akhir Tahun 2024 di aula Mapolres, Selasa (31/12/2024). Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres AKBP Doni Prakoso Widamanto, yang dihadiri Wakapolres Pekalongan Kompol Kholid Mawardi,  beserta PJU Polres Pekalongan dan para Perwira staf serta awak media. Dalam kesempatan ini Kapolres Pekalongan AKBP Doni […]

  • Rektor Universitas Paramadina Kritik Kebijakan dan Praktik Diskriminatif Pendidikan Tinggi Indonesia

    Rektor Universitas Paramadina Kritik Kebijakan dan Praktik Diskriminatif Pendidikan Tinggi Indonesia

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Fahroji
    • 0Komentar

    JURNAL PEMALANG – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, PhD, menyampaikan kritik tajam terhadap arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia menyoroti terjadinya distorsi fungsi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), khususnya PTN Berbadan Hukum (PTNBH), yang kini dinilai lebih menyerupai […]

expand_less