Pemilu Tanpa Publik, Kekuasaan Tanpa Kontrol
- account_circle Adm min
- calendar_month Jumat, 16 Jan 2026 | 07:54 WIB
- print Cetak
Teguh Eko Prasetyo
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menggerus hak rakyat. Jika logika ini diterima, maka seluruh hak konstitusional berpotensi dinegosiasikan ketika dianggap mahal atau merepotkan, sebuah preseden berbahaya bagi masa depan demokrasi.
Demokrasi memang tidak selalu rapi, murah, dan nyaman. Ia gaduh dan melelahkan, namun kegaduhan itu adalah tanda bahwa rakyat masih memiliki ruang menentukan arah kekuasaan. Demokrasi yang sunyi dan terkendali justru menandai hilangnya substansi.
Pada akhirnya, perdebatan ini bukan sekadar soal mekanisme pemilihan, melainkan soal keberpihakan negara: tetap percaya pada kedaulatan rakyat, atau memilih kenyamanan kekuasaan dengan kontrol publik yang minim. Ketika rakyat dikeluarkan dari keputusan, yang tersisa bukan efisiensi, melainkan kekuasaan yang semakin menjauh dari pemilik kedaulatan sejati.*
*Penulis adalah DPP IMM Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan.
- Penulis: Adm min
