JURNAL PEMALANG — Universitas Paramadina bekerjasama dengan Institut Harkat Negeri menggelar diskusi publik bertajuk “Enam Bulan Pemerintahan Prabowo: The Extraordinary, The Good, The Bad, and The Ugly” bertempat di Universitas Paramadina Kampus Kuningan, Trinity Tower Lt. 45.
Diskusi ini menjadi ruang refleksi kritis atas perjalanan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah melewati fase 100 hari pertama yang kerap dianggap sebagai masa ‘bulan madu’ politik.
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza Idris, menyampaikan bahwa setiap peralihan kekuasaan membawa harapan baru.
Namun, harapan tersebut tidak serta-merta hadir tanpa tantangan, terutama ketika harus berhadapan dengan warisan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, enam bulan pertama adalah momen krusial yang mencerminkan arah serta pendekatan pemerintahan ke depan apakah akan melanjutkan pola lama atau menghadirkan pembaruan yang nyata.
Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI periode 2014–2016, memberikan perspektif tajam mengenai arah kepemimpinan nasional dari sudut pandang indeks jarak kekuasaan atau Power Distance Index (PDI). Konsep ini, yang dikembangkan oleh Gerard Hendrik Hofstede, menggambarkan sejauh mana masyarakat menerima kesenjangan kekuasaan dan struktur sosial yang hierarkis.
Menurut Sudirman, Indonesia termasuk negara dengan indeks PDI yang tinggi, sejajar dengan negara-negara seperti India, Pakistan, dan Filipina.
Konsekuensinya, pola komunikasi dalam pemerintahan cenderung top-down, ruang dialog sempit, serta pengambilan keputusan berlangsung secara sepihak oleh elit tanpa diskursus yang inklusif.
“Semakin tinggi indeks PDI, semakin sulit masyarakat mendapatkan akses terhadap partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Elit memegang kendali penuh, sementara masyarakat menjadi penonton pasif, ” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa negara dengan PDI tinggi rentan terhadap praktik nepotisme, karena distribusi kekuasaan lebih didasarkan pada kedekatan personal ketimbang kompetensi dan meritokrasi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi pemerintahan saat ini adalah menurunkan jarak kekuasaan agar lahir kepemimpinan yang lebih egaliter, terbuka terhadap dialog, serta menjunjung sistem yang adil dan berbasis kemampuan.
