Welfare State ala Jawa Tengah
- calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
- print Cetak

Wahid Abdulrahman
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Oleh karena itu kemudian pola pembiayaan program welfare state secara gotong royong dalam tata kelola pemerintahan (collaborative governance in finance) menjadi penting. Kerangka pendanaan program yang melibatkan banyak stakeholders selain melalui APBD seperti dengan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibilities), zakat infaq shodaqoh, dan kerja sama dengan perguruan tinggi.
Pada akhirnya tentu program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tersebut memerlukan partisipasi publik baik dalam tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya. Berbagai kanal online hingga Kantor Gubernur Rumah Rakyat menjadi media bagi publik untuk ikut berpartisipasi secara lebih substantif. *
- Penulis: Jurnal Pemalang




