Ekonom Indonesia Mempertanyakan Kredibilitas Angka Pertumbuhan 5,61%: Tumbuh Tapi Rapuh
- account_circle Fahroji
- calendar_month 2 jam yang lalu
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“Front-loading belanja di Q1-2026 memberi ilusi kesehatan fiskal. Hal yang perlu diwaspadai adalah tekanan pada Q2 hingga Q4 di tahun 2026, yakni ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit, penurunan transfer ke daerah, dan alokasi program populis yang tidak berbasis produktivitas adalah kombinasi yang berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita.”, ungkapnya.
Dwiwulan – Peneliti Departemen Ekonomi CSIS menyoroti pelemahan Rupiah sebagai sinyal yang lebih dalam dari sekadar volatilitas nilai tukar.
“Pelemahan Rupiah bukan sekadar isu teknikal, ia adalah cermin dari struktur pendanaan yang terlalu bergantung terhadap portfolio luar negeri dan arus modal yang tidak percaya pada arah kebijakan,” ujarnya.
“Kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan burden sharing yang menggerus kepercayaan investor, hanya berperan sebagai paracetamol dalam meredakan pelemahan nilai tukar. Pemulihan total bergantung pada kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan,” imbuhnya.
Segmen kedua merupakan Diskusi Panel Perdagangan dan Hubungan Internasional. Pada sesi ini, Rimawan Pradiptyo, Ph.D. – Ekonom Universitas Gadjah Mada menekankan perlunya Indonesia mengevaluasi kembali posisinya dalam kerangka ART.
“Analisis terhadap ART menunjukkan: a) perjanjian ini menciptakan beban ekonomi asimetris terhadap Indonesia, b) subordinasi kebijakan Indonesia terhadap kebijakan AS, c) menggerus kedaulatan Indonesia. Biaya menolak ART lebih murah daripada menerima ART. Renegosiasi ART sangat dimungkinkan mengingat sebagian isi ART dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung AS,” ungkapnya.
M. Dian Revindo, Ph.D. – Peneliti LPEM FEB UI menegaskan dalam diskusi bahwa kebijakan yang diambil perlu menyasar akar masalah dan menunjang iklim usaha.
“Sebaiknya kebijakan berfokus pada solusi/intervensi yang paling tidak mahal, tidak sulit dan tidak mengganggu iklim usaha. Intervensi yang mahal dan dalam seperti pembentukan lembaga baru/badan baru berpotensi menghadapi masalah yang sama, yaitu birokrasi, rente, vested interest, rentang wewenang, dan sebagainya,” ungkapnya.
- Penulis: Fahroji
